Tag: Hunian Layak

Tumbuh besar di pinggiran

Petakan kavling yang tentram

Tak sampai melarat

Jauh dari konglomerat

Serba pas ala jeans sekarang

Mimpiku tinggi menjulang

Tinggalkan kavling ke awan

Morfem – Jungkir Balik

—–

Komuter Harian Jagorawi

Jagorawi adalah sebuah jalur tua, jalan tol pertama Indonesia hasil bantuan Amerika Serikat berusia hampir setengah abad. Proses inisiasi pelopor mega proyek transportasi Indonesia ini sempat kental beraroma anti-kolonialisme, di mana ia hampir ditolak karena konsep tarif tol dianggap serupa dengan sistem pajak di masa penjajahan. Namun, kemacetan Kotapraja Jakarta yang semakin menjadi membuat proses pembangunan lanjut berjalan hingga kini Jagorawi menjadi salah satu urat nadi terpenting (eks?) Ibu Kota terhadap daerah penyangganya.

Berbeda dengan mayoritas pekerja di Jakarta Raya, saya pernah mendapatkan privilese menjadi komuter harian Jagorawi, lewat jalur yang berlawanan arah dari yang lebih populer sehari-hari; Bogor-Jakarta. Saya kombinasikan lokasi kantor di Bogor dengan pilihan kost di batas Selatan dan Timur Jakarta agar masih dekat dengan titik-titik kegiatan lain dekat pusat kota yang menunjang pekerjaan. Perjalanan dari (eks?) Ibu Kota menuju sekitaran Kota Hujan membuat hari-hari saya cukup nyaman tanpa kemacetan berarti, ditemani bentang alam nan cantik di sudut Selatan Kota Jakarta dengan Gunung Salak menyimpul pada satu titik yang menyapa nurani di setiap pagi. Di sisi lain, rutinitas ini juga membuat saya mempelajari bagaimana pola dan struktur pembangunan yang berkembang di jalur ini begitu, sedang dan akan, berpengaruh pada landskap alam dan habitatnya, juga dinamika keseharian warga yang bergantung padanya.

Pada sejumlah titik, atraksi hamparan hijau diusik beberapa papan iklan komersial raksasa yang mayoritas berisi visual ajakan untuk pindah ke Selatan Jakarta dan tinggal di perumahan bernuansa alam, jauh dari hiruk-pikuk kota yang sudah tidak ideal untuk dihuni. Jakarta yang tua dan semakin padat kurang menjanjikan bagi masa depan generasi-generasi baru yang mendambakan hunian yang nyaman dengan harga terjangkau. Sebaliknya, panorama dan kualitas alam dengan ongkos lebih murah di suburban selatan menjadi daya tarik utama yang ditawarkan. Sebagai bayangan, untuk membeli hunian baru kelas menengah di koridor Cimanggis-Sentul hingga pinggiran Kota Bogor di periode pasca pandemi (2021-24), rata-rata pembeli perlu merogoh kocek sekitar Rp9.000.000,00 – Rp11.000.000,00 per m² untuk harga tanah. Mereka harus merogoh kocek lebih dalam lagi, sekitar tiga hingga lima kali lipat jika ingin membeli di Kota Jakarta. Harga akan lebih rendah untuk hunian kelas bawah, tetapi ketersediaan jenis hunian baru segmen ini sudah sangat langka tersedia di wilayah administratif Jakarta.

Sejak akhir dekade 90-an, sepanjang koridor Jagorawi menjadi salah satu titik utama pengembangan besar-besaran sub-urban Kota Jakarta, mulai kawasan Cibubur-Cimanggis hingga pinggiran Kota Bogor. Kota Bogor sendiri secara historis sudah lebih lama menjadi kota persinggahan rekreasi alam sejak masa kolonialisasi oleh Hindia-Belanda. Berkembangnya koridor ini tidak terlepas dari perkembangan Kota Jakarta itu sendiri yang pada akhirnya juga berpengaruh pada perkembangan peri-perinya. Per 2024, terdapat ratusan titik cluster hunian, terhampar di area seluas ribuan hektar, baik yang berskala kecil hingga yang berkonsep (pseudo) Kota Mandiri. Kawasan ini menjadi rumah bagi kurang lebih 1 juta komuter kereta dan sekitar 400 ribu pengendara yang melalui Jagorawi setiap hari. Perkembangan ini memberikan banyak tantangan di mana mayoritas penghuninya masih terikat ke perjalanan menuju titik-titik utama Kota Jakarta untuk bekerja ataupun beraktivitas lain.

Perjalanan komuter Jakarta-Bogor ditopang oleh beberapa infrastruktur transportasi utama mulai dari Jalan Raya Jakarta-Bogor yang populer di masa lalu, Tol Jagorawi, KRL Jakarta-Bogor, hinga yang terkini, LRT Jabodebek. Dari berbagai opsi tadi, KRL Jakarta-Bogor (JakBo) menjadi moda dengan biaya termurah (sekitar Rp6.000,00 per trip ) namun terkenal menjadi lintasan neraka hidup komuter yang tidak punya pilihan bercosplay bagai ikan sarden dalam kaleng berbentuk gerbong yang dikirim menuju Manggarai atau Jakarta Kota. Sangat berat membayangkan pahlawan-pahlawan ekonomi yang menggunakan moda ini dari masa mudanya yang penuh semangat hingga waktu-waktu pasrah rela berkegiatan seperti itu demi keluarga atau tujuan esensial lain untuk bertahan hidup. Saat ini, sudah banyak usaha-usaha untuk meningkatkan layanan KRL JakBo, mulai dari inisiasi penambahan gerbong, perawatan layanan, hingga sentuhan-sentuhan kecil nan esensial seperti memutar musik jazz sepanjang perjalanan untuk membuat neraka sedikit bisa ditoleransi.

KRL JakBo memiliki lokasi jalur yang sedikit berbeda di sisi barat koridor sub-urban Jakarta-Bogor dibandingkan Jagorawi dan LRT Jabodebek yang berada di sisi timur. Sisi terakhir lebih awam saya lalui. Dari rumah kost di area TB Simatupang, lokasi kerja di Sentul lebih terjangkau untuk saya lalui lewat jalan tol, menimbang waktu tempuh serta dinamika kegiatan lain yang harus saya lakukan sewaktu bekerja. Walaupun di peta terlihat seperti dua sumpit besar yang mengikat kawasan besar di peri-urban Selatan Jakarta, menjangkau titik Jagorawi, yang notabene lebih dekat dengan kantor saya, dari KRL JakBo masih menuntut usaha sekitar 30-60 menit. Saya pernah hidup setahun tanpa kendaraan pribadi di sebuah kota dengan transportasi publik yang, tidak sempurna, tapi cukup mendukung kenyamanan berkomuter. Enam bulan lain saya coba lalui via KRL JakBo ke arah Sentul dengan sangat tidak efektif. Hati kecil saya ingin bertransportasipublik dengan keras kepala dan menyimpan emisi yang tidak perlu, minimal dari diri sendiri. Akan tetapi, seperti layang-layang menentang angin, struktur integrasi fasilitas dan pusat kegiatan yang belum fasilitatif ini cukup menganggu kinerja saya jika dilalui setiap hari. Saya masih berusaha bertransportasipublik di beberapa kesempatan lain, jika akses fasilitas ke lokasi tujuan lebih nyaman, misal dari kost ke pusat kegiatan Jakarta lain yang terjangkau transportasi berbasis kereta.

Saya membayangkan dilema ini tidak sepadan dengan keluh kesah komuter yang berada di sisi jalur perjalanan sebaliknya, di sisi pinggiran kota yang lain.

Hak Atas Kehidupan ‘Normal’ dan  Hunian Layak

Melihat kompleksnya perjalanan komuter di Jakarta Raya, mulai dari masalah klasik seperti kemacetan hingga kerasnya perjuangan masyarakat yang menggunakan KRL, perlu disadari latar dari permasalahan ini adalah proses tumbuhnya lokasi hunian secara organik bagi masyarakat yang beraktivitas harian menggerakkan Jakarta. ‘Hunian’ perlu dilihat sebagai ‘rumah’ semata, tetapi juga lingkungan sekitar dari penghuninya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perjalanan komuter yang panjang dan berat tidak akan terjadi jika konektivitas jarak dan waktu terstruktur efektif antara hunian sebagai lokasi pasti masyarakat untuk pulang, menuju pusat-pusat kegiatan sebagai lokasi tujuan harian aktivitas masyarakat perkotaan, yang seringkali jadi alasan utama masih bertahan di kota yang mencoba menjadi kosmopolis seperti Jakarta. Besarnya angka perjalanan komuter dari dan ke Jakarta memperlihatkan efektivitas ini masih jauh dari terwujud dan kelayakan serta keterjangkauan hunian masih penting untuk diperjuangkan.

Terkait perihal ini, David Madden dan Peter Marcuse, dua orang sosiolog dan praktisi hukum, dalam bukunya In Defense of Housing: The Politics of Crisis (2016), memberikan dua pertanyaan yang cukup mendasar; Apakah hunian adalah menjadi hak atau kewajiban, dalam konteks aktivitas ekonomi? Serta, siapa yang dipermudah dan dipersulit dalam konteks penyediaan hunian?

Berlatar belakang kota-kota di Amerika Serikat, Madden dan Marcuse menjelaskan esensi dari hunian yang tanpa sadar akan kita lupakan setelah perubahan struktur sosial, ekonomi, dan tentu politiknya yang sudah berlangsung pada beberapa dekade terakhir, terutama di kota-kota besar dengan ritme perubahan didorong usaha menumbuhkan ekonomi yang berjalan begitu cepat. Kehidupan kota yang belakangan identik dengan alienasi, kesepian, dan kesakitan mental, kurang disadari terjadi karena pola hunian yang dipaksa menjadi efektif, memotong interaksi sosial, dan tidak memberikan ruang-ruang terbuka yang sehat bagi manusia ‘normal’; Menjauh dari kata manusiawi. Proses ini telah lama melibatkan pihak-pihak di sektor publik, dan tentunya swasta, yang bergerak dalam bingkai neo-liberal untuk memanfaatkan ruang-ruang kota sebagai basis dari kapital untuk berkembang – hingga pada akhirnya semua menganggap itu adalah suatu proses yang biasa. Dalam sudut pandang ini, pengertian hunian disederhanakan dan dipersempit sehingga tidak memerlukan insentif biaya yang tinggi, termasuk luas dan biaya lahan serta bangunan di dalamnya, tetapi menghasilkan imbal hasil yang menjanjikan. Untuk hunian-hunian yang memenuhi kriteria standar kualitas yang lebih layak (belum lagi masuk kategori ‘terbaik), akan dikenakan biaya yang lebih tinggi sehingga sulit diakses oleh mayoritas segmen masyarakat. Orang-orang dibuat terbiasa jika apartemen dekat pusat kota dengan tempat tidur, dapur, dan kamar mandi ada di dalam satu blok kamar adalah sebuah desain yang wajar, dengan harga seratus kali lipat upah minimum adalah sebuah deal terbaik.

In Defense of Housing mengajak kita untuk secara bebas membayangkan hunian yang seharusnya ideal tanpa terbatas pada batasan dan tekanan dari struktur hunian yang dipaksa untuk kita terima. Walaupun, buku ini dikritik karena hanya memberikan sugesti klise tanpa contoh detil yang tentunya akan sangat kompleks untuk dibahas. Tetapi poin sebelumnya membuat saya membayangkan beberapa hal; Bagaimana jika Bekasi tidak lagi diejek sebagai sebuah planet lain? Bagaimana jika Air Quality Index (AQI) hijau dengan biaya hidup terjangkau seperti di Bogor bisa kita dapatkan tanpa harus perlu berpikir soal moda transportasi yang akan kita gunakan untuk menempuh sejam perjalanan ke pusat kota? Apakah Jakarta akan tetap menjadi pusat kegiatan dan tujuan jika di masa depan struktur ekonomi dan implikasinya ke penyediaan hunian menjadi lebih inklusif? Apakah hunian akan lebih layak jika disediakan oleh pemerintah, bukan swasta? Akankah kota tetap menjadi ‘kota’, titik-titik komunitas metropolitan, jika hunian layak dan kohesi sosial lebih mudah dijangkau masyarakat luas?

—–

Di antara billboard-billboard raksasa, serupa skala pengembangannya, saya belajar banyak teknik-teknik baru bertahan dan mengapresiasi hidup. Jika definisi UN-Habitat tentang hunian ‘layak’ adalah adanya rasa aman, terlindungi, damai, dan bermartabat dalam sebuah rumah – atau tempat, saya cukup sering merasa lebih damai saat melipir ke rest area atau sudut-sudut stasiun untuk berbelanja keperluan sehari-hari ataupun quick dinner, jeda menyeruput secangkir kopi, di tengah perjalanan berkomuter. Budaya-budaya baru seperti remote working, telepon tatap muka, dan siniar video ataupun suara bisa menjadi siasat-siasat agar perjalanan panjang menjadi lebih efektif dan produktif. Agaknya,  di tengah sistem yang membuat segala sesuatunya tidak ‘layak’, selalu ada ruang untuk manusia mencari ‘kelayakannya’ masing-masing, tinggalkan ‘kavling’ ke ‘awan’.

Putu Praditya AP 03/25

[1] Madden, David J. & Marcuse Peter. 2016. In Defense of Housing: The Politics of Crisis. Verso.